Ia mengatakan, Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) perlu memberikan dukungan nyata bagi warga terdampak.
Dalam pernyataannya pada Kamis (29/1/2026), Arianto menekankan bahwa percepatan pemulihan ekonomi dan infrastruktur tidak bisa ditunda.
“Pembangunan kembali rumah warga dan tempat usaha yang ludes terbakar menjadi prioritas utama yang harus didukung oleh pemerintah.
Pemerintah juga diharapkan memberikan bantuan modal bagi masyarakat yang kehilangan tempat usaha agar kegiatan perdagangan warga bisa segera kembali berjalan,” ujar Arianto Kogoya.
Arianto Kogoya menjelaskan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini sedang mengalami efisiensi, sehingga kapasitas APBD sangat terbatas untuk menangani dampak bencana skala besar.
“Ini harus menjadi tanggung jawab pemerintah pusat juga, karena kami menilai ini adalah musibah non-alam yang besar.
Mengingat adanya efisiensi anggaran di daerah, dukungan pusat menjadi sangat krusial,” jelas Arianto Kogoya.
Lebih lanjut, ia berharap pemerintah pusat tidak hanya fokus pada penanganan darurat, tetapi juga pada tahap pembangunan berkelanjutan.
Arianto Kogoya juga mendorong adanya penguatan Dana Kesiapsiagaan untuk menangani berbagai bencana seperti kebakaran, banjir, dan longsor secara lebih responsif di seluruh Indonesia.
“Perlu ada dana kesiapsiagaan yang solid melalui Kemensos dan BNPB untuk membantu warga terdampak bencana di mana pun mereka berada,” pungkasnya.[Diskomdigi Tolikara]*
