Intelektual Tolikara Munny Kogoya minta kepada Bupati Wilem Wandik,.S.Sos dan Yotam Wonda,.SH M.Si Meinus W.Yanengga,.S.IP Ketua DPRK Tolikara Mohon segera tanggapi terius dan bersuara terkait, dengan aparat militer indonesia sedang operasi di setiap pelosok wilayah Tolikara,Karubaga Rabu. 21 Oktober 2026.
Situasi keamanan menjadi tidak stabil akibat pendoropan militer non organik di distrik kembu, gundagi, telengeme, dan gilobandu dalam jangka waktu yang panjang Militer Yang Ditempatkan Tidak Sesuai Dengan Konsitusi daerah.
Empat (4),distrik Pos Militer Non-Organik Dan 3 Pos Militer Organik, Penempatan aparat keamanan dan pos-pos militer di wilayah pemukiman warg,permasalahan serius.
Ruang-ruang sipil seperti kampung, jalan hutan, kebun, sehingga masyarakat kehilangan rasa aman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.
Masyarakat sipil, khususnya perempuan, anak-anak, dan lansia, menjadi kelompok paling rentan terdampak trauma karena hp, Android disiksa oleh TNI non organik sehingga informasi dari TKP tidak bisa update karena hpnya warga disiksa.katanya."
Banyak warga terpaksa meninggalkan kampung halaman untuk mencari tempat yang lebih aman.
Pengungsian ini menyebabkan terputusnya akses terhadap , kesehatan, pangan, dan air bersih.
Lemahnya mekanisme perlindungan dan pemulihan warga sipil memperparah dampak kehadiran. TNI non
Intelektual Tolikara Munny Kogoya Minta TNI-Polri Tarik Pasukan Non organik dari Telenggeme, Kembu Gundagime dan Gilobandu.
Kepala daerah Sebaiknya disampaikan secara konstruktif, obyektif, dan sesuai dengan koridor tata kelola pemerintahan yang berlaku.
Kehadiran TNI non organik sejak tanggal 7 oktober 2026 hingga saat ini berjalan waktu yang panjang berdampak luas ke masyarakat sipil di Tolikara.
TNI Non organik Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, merupakan lembaga vertikal yang bertanggung jawab langsung ke komando pusat (Panglima TNI bukan di bawah kendali langsung.
Namun, Bupati memiliki peran penting sebagai Ketua Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menjaga stabilitas dan berkoordinasi dalam pengawasan wilayah.
Aspirasi yang terukur secara tata regulasi:
(Aspirasi Resmi (Surat Terbuka / Audiensi)
"Kami meminta Bupati Wilem Wandik,.S.Sos dan Yotam Wonda,.SH.M.Si wakil Bupati Tolikara memaksimalkan fungsi koordinasi dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna memastikan seluruh aparat TNI dan POLRI di wilayah ini menjalankan tugas sesuai fungsi pelayanan masyarakat."
"Sebagai kepala daerah, dan Wakil kepala daerah memiliki tanggung jawab moral untuk aktif menjalin komunikasi dan mengevaluasi dampak situasi keamanan terhadap masyarakat sipil di Distrik Gundagi,Kembu,dan Telenggeme di Tolikara."ucapnya".
(Pernyataan Sikap Intelektual dan Masyarakat Sipil),
"Mendesak Pemerintah Daerah Tolikara untuk tidak pasif dan lebih responsif dalam mengawasi dinamika kamtibmas yang melibatkan aparat keamanan di tingkat distrik hingga kampung."
"Menuntut untuk berdiri di garis depan dalam melindungi hak-hak masyarakat sipil melalui koordinasi yang ketat dan transparan bersama pimpinan TNI dan POLRI setempat."
Kritik Kepada kepala Daerah /Publikasi
"Efektivitas kepemimpinan daerah diuji dari bagaimana jalannya sinergi Forkopimda.
Pemerintah Kabupaten Tolikara perlu memperketat pengawasan persuasif agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang merugikan warga."
Aspirasi atau tuntutan publik yang ditujukan kepada Bupati Tolikara terkait situasi keamanan, kekhawatiran trauma warga, serta desakan pemulihan situasi pasca dinamika operasi militer dan konflik horizontal di wilayah Dapil (Dapil 4) Tolikara.
( Surat Terbuka / Pernyataan Sikap Resmi)
"Pernyataan Sikap Masyarakat Dapil 4 Tolikara atas Absennya Pemda dalam Mitigasi Konflik"
"Kami sangat menyayangkan sikap Pemerintah Daerah Kabupaten Tolikara, khususnya Bupati,dan Wakil bupati yang dinilai lambatnya dan gagal melakukan langkah preventif serta mediasi konkret atas konflik dan situasi mencekam yang melibatkan aparat TNI-POLRI dengan warga di wilayah Dapil Empat Tolikara.
Kehadiran operasi keamanan non-organik yang meluas hingga ke permukiman dan perkebunan warga telah menyisakan trauma mendalam bagi masyarakat sipil.
Kami mendesak Bupati segera turun ke lapangan, membuka ruang dialog terbuka, dan menjamin perlindungan hak serta keamanan seluruh warga di Dapil 4."
Tuntutan Masyarakat/Aspirasi ( Tegas dan Lugas)
"Bupati Tolikara tidak boleh menutup mata! Konflik yang terjadi antara aparat TNI-Non Organik dan warga di Dapil empat,adalah bukti nyata lemahnya koordinasi dan pengawasan Pemda di tingkat bawah.
Kami menuntut pertanggungjawaban penuh Bupati untuk segera menyelesaikan sengketa ini secara damai, menarik aparat non-organik yang memicu kecemasan, serta memulihkan stabilitas wilayah demi keselamatan masyarakat sipil!"tutur Munny".
"Jika Bupati Tolikara gagal menjamin rasa aman dan membiarkan warga di Dapil empat berhadapan langsung dengan represi serta intimidasi aparat keamanan, maka Pemda telah gagal menjalankan fungsi perlindungan terhadap rakyatnya sendiri."
Ringkas untuk Bupati Wilem Wandik dan Yotam Wonda /Spanduk Aspirasi
"Bupati Tolikara Segera Evaluasi Situasi Keamanan di Dapil 4! Jangan Biarkan Rakyat Sipil Hidup di Bawah Bayang-Bayang Trauma dan Konflik."
"Mendesak Bupati Tolikara Hadir di Dapil empat! Mediasi Konflik TNI-POLRI dengan Warga Sipil Secara Adil dan Transparan."
"Rakyat Dapil 4 Tolikara Butuh Solusi dan Kedamaian, Bukan Pembiaran Operasi Keamanan yang Meresahkan."
Catatan Konteks Hukum & Tata Pemerintahan:
Dalam menyampaikan ini,fokuskan tuntutan pada kewajiban Bupati sebagai Kepala Daerah dan Ketua Forkopimda untuk menjamin keselamatan warga sipil, memediasi konflik sosial, serta meminta penjelasan atau pertanggungjawaban resmi dari pimpinan komando TNI-POLRI setempat demi meredam trauma masyarakat di wilayah tersebut."DMK.*
