1. Mengeluarkan Nota Dinas untuk Pergantian Jabatan tanpa adanya Pertimbangan Tim Baperjakat;
2. Secara sepihak (Pj) pejabat Bupati Tolikara Marthen Kogoya,.SH.M.AP dan Sekertaris Bappeda) melakukan pembagi Pagu Dana Per- OPD tanpa melalui mekanisme Pembahsan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD); Kejadiannya :
[a]. APBD Perubahan (Nopember) Tahun 2022, [b]. APBD Induk (Januari) Tahun 2023, [c]. APBD Perubahan (September 2023), [d]. APBD Induk (Januari) 2024.
3. Menunjukan Penunjukan Langsung seluruh Paket Kegiatan, yakni [a] Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan; [b] Pekerjaan Pembangunan Perumahan Rakyat; [b] Pekerjaan Pembanguban Rumah Tokoh Masyarakat; [c]Pekerjaan Pembangunan Pagar; [d]Pekerjaan Pembangunan Sekolah dan Laboratorum; [e] Pekerjaan Pembangunan Toilet; [f] Pekerjaan Pembangunan Puskesmas; [g]Pekerjaan Pembangunan Listrik (PLN); Dan [i] Pengadaan Lainnya.
4. Pekerjaan Fisik semua diberikan (menunjuk) Keluarganya (Istrinya, Kakak,dan adik-nya serta Iparnya).
5. Pasal Pimpinan Anggarannya di tempat sangat besar melebihi, Pagu Anggaran Bupati Devinitif sebelumnya,Rata-rata Mencapai angka hampir 30 Milyar.
6. Pj. Bupati Tolikara Marthen Kogoya terlibat langsung dalam proses Pileg 2024 pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Tolikara Wilem Wandik dan Yotam Wonda ia juga salah satu aktor pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Pilgub Papua pegunungan pasangan calon gubernur Jhon Tabo dan Ones Pahabol memenangkan partai yaitu Partai Golkar, Partai Demokrat.
7. Memotong Dana Desa Tahun 2023 dan Tahun 2024. Rata2 yang di Potong 40 Juta Rupiah Per Desa.
Jumlah Desa 541 Desa. Kepala DPMK diarahkan untuk melakukan pemotongan Dana Desa.
Diperkirakan jumlah Dana yang telah di potong adalah Rp. 21.640.000.000 _(dua puluh satu milyar enam ratus empat puluh juta rupiah).
8. Terjadi Kolusi dan Nepotisme dalam pengangkatan K2 Kabupaten Tolikara. Honorer yang di SKkan disetiap OPD tidak direkrut dalam Formasi K2. Akibat dari itu RSUD Karubaga (pelayanan kesehatan jadi lumpuh) dan sejumlah OPD di Palang Honorer. Kejadiannya tgl 28 Agustus 2024.
9. Ikut terlibat mendukung salah satu Kandidat dalam pesta demokrasi Kabupaten Tolikara yang di usung Partai Demokrat dan koalisinya.
10. Kasusnya Pj. Bupati Tolikara Marthen Kogoya ketika sebagai Sekwan Tolikara ada temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua Tahun 2017 sedang dalam Proses Pemeruksaan Aparat Penegak Hukum (APH) yaitu Polda Papua dan Kejaksaan Tinggi Papua.
Dan beberapa waktu lalu di Kantor KPK dan BPKP telah dilakukan Demo dengan tuntutan Penangkapan.
11. Kasus Pemondokan Mahasiswa Tolikara di seluruh Indonesia.
Catatan tambahan lain sebagai atensi:
1. Dana hibah yg dikelola oleh PKK Kabupaten Tolikara selama tahun 2022 -2024 adalah yg dana hibah PKK yg terbesar diantara seluruh Kabupaten di indonesia.
2. Ada 4 proyek pembangunan Puskesmas di wilayah tolikara yg dibiayai dana DAK 2023 terindikasi KORUPSI, realisasi keuangan 100% sementara pembangunan fisik rata2 dibawah 50 % dengan demikian rakyat Tolikara sangat dirugikan.
Kerugian negara diduga diatas 20 Milyar Perlu meminta investigasi BPKP atas dugaan korupsi ini.
Dengan tidak dibangunnya PUSKESMAS ini maka rakyat sangat dirugikan.
3. Anggaran pembangunan tahun 2022 - 2024 infrastruktur jalan dan jembatan serta beberapa pembangunan fisik di daerah dan tersebar di beberapa OPD seperti Dinas PU, Dinas PR, Dinas KESEHATAN, Dinas Pendidikan tidak berhasil rata2 fisik dibawah 50 % dan realisasi keuangan 100% hal ini sangat menghianati kepercayaan rakyat dan PJ BUPATI Marthen Kogoya adalah dalang utama pemotongan dana-dana proyek fisik yg dikerjakan kontraktor sehingga kontraktor kekurangan dana untuk penyelesaian fisik kegiatan.
Di simak baik.[Tandas Tolitv New.com]*
