DPR menyoroti penanganan longsor yang belum juga terlihat di lapangan.
Ringkasan Berita:
Akses jalan utama Tagime Kelila Bokondini putus total akibat longsor sejak seminggu lalu
Aktivitas ekonomi masyarakat lumpuh hingga memicu kenaikan harga kebutuhan pokok di pasar.
Anggota DPR Papua Pegunungan Agus Kogoya mengkritik lambatnya respons pemerintah provinsi.
Masyarakat dan tokoh adat mendesak alat berat segera diturunkan untuk membuka jalur transportasi
Bencana longsor yang terjadi di wilayah Onggobalo, Distrik Tagime, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan pada 19 April 2026 mendapat sorotan serius dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Pegunungan.
Longsor ini mengakibatkan akses jalan utama yang menghubungkan Tagime –Kelila – Bokondini dilaporkan terputus total, mengakibatkan aktivitas ekonomi masyarakat lumpuh.
Anggota DPR Papua Pegunungan, Agus Kogoya, mendesak Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui dinas terkait, khususnya PUPR, agar segera mengambil langkah cepat dan konkret dalam menangani longsoran tersebut.
Menurutnya, hingga kini respons pemerintah provinsi dinilai belum maksimal, padahal ruas jalan tersebut merupakan jalur vital yang menjadi urat nadi distribusi hasil pertanian seperti sayur mayur dan buah-buahan dari wilayah pegunungan.
“Sebagai anggota DPR Provinsi, saya minta pemerintah segera menurunkan alat berat seperti exscavator.
Ini adalah tanggung jawab pemerintah provinsi, dan kondisi ini sudah sangat menghambat perekonomian masyarakat,” tegas Agus usai memantau longsor di Tagime, Sabtu, (25/04/2026).
Ia menjelaskan, dampak longsor tidak hanya memutus akses transportasi, tetapi juga memicu kenaikan harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar.
Wilayah Kelila, Bokondini, hingga Eragayam disebut paling terdampak akibat terhambatnya distribusi barang.
Desakan serupa juga datang dari pemerintah kampung. Kepala Kampung Onggobalo, Aibet Yikwa, meminta pemerintah segera turun tangan dan memastikan informasi yang beredar di masyarakat tidak disalahartikan.
“Info yang beredar soal pemalangan dan pungutan itu tidak benar. Ini murni akibat longsor.
Kami lihat langsung di lapangan. Akses ekonomi benar-benar terhenti dan harga di pasar naik,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Distrik Tagime, Triben Yikwa, berharap alat berat bisa segera diturunkan dalam waktu dekat untuk membuka kembali jalur transportasi.
“Kami sebagai pemilik wilayah sangat berharap pemerintah segera bertindak. Kalau bisa, hari Senin sudah mulai kerja. Ini menyangkut kebutuhan hidup masyarakat,” ungkapnya.
Hingga saat ini, masyarakat setempat masih menunggu langkah cepat dari Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
Mereka berharap akses jalan segera pulih agar aktivitas ekonomi kembali berjalan normal dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.(*)
