Hal ini disampaikan usai pertemuan Rapat Banggar bersama TAPD di Kantor DPR Papua Pegunungan, Senin (27/7).
Lenny Caroline Weya, Ketua Fraksi Nasdem, mengatakan, situasi Papua Pegunungan prihatin saat ini kami sampaikan setelah satu tahun delapan bulan kami diam.
“Kami di DPR mau bicara karena melihat keadaan masyarakat Papua Pegunungan yang semakin memprihatinkan akibat efisiensi ini membuat masyarakat banyak kelaparan, kehilangan pekerjaan, sehingga banyak sekali pencurian, pembunuhan di mana-mana.
Kami sebagai DPR punya hati untuk turun melihat dan membantu masyarakat, tapi keadaan kami di Dewan sedang tidak baik-baik saja.
Setelah 1 tahun 8 bulan lebih kami diam, hari ini kami mau bicara terkait kondisi DPR Papua Pegunungan.ucapnya ".
Ia menambahkan bahwa pokok-pokok pikiran (pokir) hasil reses DPR tidak pernah diakomodir oleh eksekutif.
“Masyarakat menyampaikan aspirasi, kami ambil, kami sampaikan pokir kami, tapi sampai hari ini tidak pernah satupun diakomodir.
Ini sangat memperhatikan karena masyarakat berharap besar kepada kami,” ujarnya.
Selain itu, kegiatan rutin DPR tidak berjalan sesuai jadwal BANMUS.
“Kegiatan kami tiap bulan tidak pernah dibayarkan, paling tiga bulan sekali baru dibayarkan.
Hutang yang kami ambil untuk membantu masyarakat harus kami tutup kembali, ini sangat menyusahkan kami.
Karena itu kami harap gubernur transparan dalam anggaran Papua Pegunungan,” tegasnya.
Lenny juga menyinggung rancangan perda keberpihakan terhadap pengusaha asli Papua.
“Kami sudah membuat rancangan perda agar pengusaha orang asli Papua dilibatkan dalam proyek-proyek pembangunan, supaya mereka punya dasar hukum,” katanya.
Fransina Daby, anggota DPR dari Partai Demokrat Komisi IV, turut menyampaikan kritik keras, karena dinilai fokus pembangunan tak terlihat dan tidak jelas.
“Sejak awal Pak Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik, tidak ada dampak sama sekali.
Tidak ada komunikasi yang baik, tidak pernah duduk di satu honai.
Akibatnya berdampak sekali di semua bidang. Saya mohon mereka duduk bersama dan bicarakan kepentingan rakyat Papua Pegunungan.
Fransina menyoroti pembagian OPD yang berjalan sepihak.
“Semua diatur oleh satu pintu saja, hanya Gubernur. Wakil Gubernur sama sekali tidak dilibatkan.
Akibatnya kami DPR pun mengalami kesulitan dalam hal keuangan.
Bila perlu kabar keuangan diganti, karena banyak kegagalan yang dia lakukan disana,” ujarnya.
Ia juga meminta BPK segera turun memeriksa keuangan provinsi Papua Pegunungan.
“Kami DPR bisa tiga bulan sekali, empat bulan sekali baru terima hak kami.
Itu pun dibatasi. Jadi saya mohon dengan tegas BPK periksa keuangan Papua Pegunungan,” tegasnya.
Fransina menambahkan pembangunan di Papua Pegunungan tidak berjalan baik.
“Jembatan baru bikin saja sudah bongkar, jalan baru bikin saja sudah bongkar.
Kami tidak pernah turun lapangan, tidak tahu pembangunan mana yang terjadi.
Hanya satu dua CV saja yang kerja, anak-anak asli putra daerah tidak dilibatkan.
Dinas PU proteksi pengusaha anak Papua Pegunungan bangung daerahnya.
“Saya tegas sampaikan kepala dinas PU, proyek-proyek itu harus diberikan kepada anak-anak daerah.
Mereka akan kerja dengan hati, dan kami siap kawal,” pungkasnya. (Red).
