Langkah ini diambil setelah aktivitas pemerintahan sempat lumpuh total selama hampir satu setengah bulan akibat aksi pemalangan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait tuntutan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Pengumuman penting tersebut disampaikan Bupati Yonas Kenelak usai memimpin rapat koordinasi perdana bersama para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di pemkab Mamberamo Tengah.
Dengan dibukanya kembali roda pemerintahan, seluruh pelayanan publik dipastikan akan kembali berjalan normal.
“Hari ini, 8 Juni 2026, kami membuka kembali seluruh aktivitas perkantoran secara resmi, Oleh karena itu, saya menginstruksikan kepada para kepala OPD dan seluruh ASN untuk segera masuk kantor dan melaksanakan tugas negara yang telah diamanatkan,” tegas Bupati Yonas.
Bupati menekankan pentingnya kehadiran ASN guna mengejar ketertinggalan pelayanan administrasi dan memastikan urusan pemerintahan serta pelayanan langsung kepada masyarakat tidak lagi terhambat.
Solusi TPP: Pendekatan Persuasif Berbuah Hasil Bupati Yonas Kenelak tidak menampik bahwa boikot aktivitas perkantoran yang berlangsung selama satu bulan dua minggu tersebut sempat mengganggu jalannya roda pemerintahan di Mamberamo Tengah,Namun, konflik tersebut akhirnya berhasil diselesaikan secara persuasif.
Pemerintah daerah telah duduk bersama dengan perwakilan ASN untuk berdialog, mengomunikasikan akar masalah, dan memberikan penjelasan yang transparan mengenai kejelasan hak TPP mereka.
Hasil Komunikasi: Para ASN menerima penjelasan pemerintah dengan baik dan sepakat menyudahi aksi pemalangan.
Dampak Positif: Kantor bupati dibuka kembali tanpa ketegangan, menandai kembalinya stabilitas kerja di lingkungan Pemkab Mamteng.
“Kami sudah bertemu langsung dengan mereka (ASN) untuk membahas masalah TPP ini.
Melalui komunikasi yang baik dan kepala dingin, mereka bisa menerima penjelasan kami.
Itulah mengapa hari ini palang bisa dibuka dan aktivitas pemerintahan kembali normal,” pungkas Bupati Yonas.
“Jangan sampai ke depan kejadian seperti ini terulang lagi.
Ini menjadi contoh buruk dan penilaian publik bahwa pemerintah tidak mampu menyelesaikan persoalan kecil,”
Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah tetap menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Tandas Yonas, "
Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Indonesia (DPD II KNPI) Kabupaten Mamberamo Tengah, mengapresiasi kepada Pemerintahan Kabupaten Mamberamo Tengah dalam hal ini Bapak Bupati dan wakil Bupati telah membuka kantor
Poin utama
KNPI sebagai wadah mitra kerja pemerintah Maka kami siap mendukung dan mengkawal Kinerja Bupati dan wakil Bupati kabupaten Mamberamo Tengah.
KNPI menghimbau dan menegaskan kepada masyarakat 5 Distrik, 59 kampung tidak termakan isu yang sementara ini beredar di media sosial.
Itu Oknum -oknum yang ingin mematikan SDM kabupaten Mamberamo Tengah,Sehingga KNPI memberikan apresiasi kepada bapak Bupati dan wakil Bupati karena dalam bulan ini bisa Melantik DPRK jalur Otsus, juga membagikan SK CPNS, THK-II, dan PPPK.ucap Boy Wim, "
Sesuai arahan bupati dan wakil bupati pada tanggal 8 Juni 2026, di kantor Bupati Mamberamo Tengah,Maka KNPI berharap kepada setiap kepala PPD lingkungan Mamberamo Tengah dan ASN untuk mengaktifkan aktivitas perkantoran, Guna untuk melayani Seluruh masyarakat kabupaten Mamberamo Tengah.
Ia juga menegaskan Segera membagikan SK CPNS K2 P3K & Melantik DPRK Mamteng, jalur Otsus KNPI siap kawal pemerintah kabupaten Mamberamo Tengah.pintanya, "
Siapapun tidak punya hak untuk membatasi SK CPNS K2 P3K,Kabupaten Mamberamo Tengah, oleh karena itu Bupati dan wakil Bupati satu tidak ada yang lain.
Yang mau membatalkan SK CPNS K2 P3K,berarti mematikan SDM Mamteng,
Yang mau membatalkan musuh Kami Generasi penerus Mamteng.Tandasnya".(DMK) *
