(Refleksi Kepemimpinan, Pembangunan Infrastruktur, dan Masa Depan Keamanan di Tanah Papua Pegunungan)
A. Pendahuluan: Sebuah Alternatif Kepemimpinan
Seandainya waktu itu Befa Yigibalom bersama Natan Pahabol terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan untuk periode 2024–2029, seperti apakah arah pembangunan dan situasi keamanan di delapan kabupaten yang meliputi Jayawijaya, Lanny Jaya, Tolikara, Nduga, Yahukimo, Yalimo, Mamberamo Tengah, dan Pegunungan Bintang?
Pertanyaan ini menarik untuk dikaji karena Papua Pegunungan bukanlah sekadar provinsi baru yang membutuhkan gedung pemerintahan, jalan, dan fasilitas publik. Provinsi ini menghadapi persoalan yang jauh lebih mendasar: keterisolasian geografis, keterbatasan pelayanan kesehatan, ketimpangan pendidikan, rendahnya kesempatan kerja, serta konflik sosial dan keamanan yang menghantui kehidupan masyarakat.
Dalam Pilkada 2024 lalu, pasangan Befa Yigibalom–Natan Pahabol mengusung visi menjadikan masyarakat Papua Pegunungan mandiri, cerdas, dan sehat (MCS). Gagasan tersebut berangkat dari persoalan rendahnya pendapatan keluarga, buruknya akses pendidikan, persoalan kesehatan, serta tingginya biaya transportasi akibat keterisolasian wilayah. Pasangan ini akhirnya memperoleh 564.280 suara atau 43,91 persen, sementara pasangan John Tabo–Ones Pahabol memperoleh 720.925 suara atau 56,09 persen dan ditetapkan sebagai pemenang.
Dengan demikian, pembahasan mengenai kepemimpinan Befa–Natan bukanlah pernyataan bahwa mereka pernah memerintah provinsi ini. Ini merupakan analisis kontrafaktual: memperkirakan arah kebijakan yang mungkin ditempuh seandainya mereka memenangkan pemilihan, berdasarkan rekam jejak bapak Befa Yigibalom (BY) sebagai Bupati Lanny Jaya selama dua periode dan program yang mereka tawarkan dalam Pilkada 2024.
1. Pengalaman Befa Yigibalom di Lanny Jaya sebagai Modal Kepemimpinan
BY pernah menjabat sebagai Bupati Lanny Jaya pada periode 2011–2016 dan 2017–2022. Pengalaman memimpin sebuah kabupaten di wilayah pegunungan memberinya pemahaman mengenai tantangan pemerintahan yang tidak selalu ditemukan di wilayah perkotaan atau dataran rendah.
Tantangan tersebut meliputi kondisi geografis yang berat, distribusi barang kebutuhan pokok yang mahal, keterbatasan tenaga kesehatan dan guru, serta kesulitan membuka akses pelayanan pemerintah hingga kampung-kampung terpencil.
Pengalaman ini berpotensi menjadi modal penting ketika menghadapi skala persoalan yang lebih luas di tingkat provinsi.
Namun, pengalaman sebagai bupati tidak otomatis menjamin keberhasilan sebagai gubernur. Pemerintahan provinsi memiliki kewenangan yang berbeda, sementara banyak urusan pelayanan dasar tetap menjadi tanggung jawab kabupaten. Karena itu, keberhasilan kepemimpinan Befa seandainya terpilih akan sangat ditentukan oleh kemampuannya membangun koordinasi lintas kabupaten, mengarahkan anggaran secara tepat, dan memastikan bahwa program tidak berhenti pada dokumen perencanaan.
Hal yang patut diperhatikan adalah bagaimana pengalaman pemerintahan di Lanny Jaya dapat diterjemahkan menjadi kebijakan regional Papeg. Jika sebelumnya kebijakan pembangunan diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam satu kabupaten, sebagai gubernur ia harus mampu menyatukan kebutuhan delapan kabupaten yang memiliki persoalan, karakter sosial, dan tingkat keterisolasian berbeda.
Dengan kata lain, modal utama BY bukan semata-mata pengalaman memegang jabatan, melainkan kemungkinan menggunakan pengalaman tersebut untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih memahami realitas masyarakat pegunungan.
2. Papua Pegunungan Mandiri: Dari Ketergantungan Anggaran Menuju Kemandirian Ekonomi
Salah satu gagasan utama Befa–Natan pada Pilkada 2024 adalah Papua Pegunungan Mandiri.
Gagasan ini berangkat dari kenyataan bahwa pembangunan tidak cukup hanya diukur melalui besarnya APBD, jumlah proyek pemerintah, atau banyaknya gedung yang dibangun. Pembangunan seharusnya juga diukur melalui kemampuan keluarga memperoleh makanan, memenuhi kebutuhan sehari-hari, menyekolahkan anak, dan memperoleh penghasilan secara berkelanjutan. Ini inti dari fondasinya menuju kesejahteraan.
Dalam program yang mereka tawarkan, terdapat gagasan bantuan atau dukungan ekonomi hingga maksimal Rp1 juta per bulan untuk setiap kepala keluarga, yang direncanakan melalui sinergi anggaran provinsi dan kabupaten. Artinya secara tidak langsung setiap keluarga di Papeg dapat gaji dari Pemda. Kebijakan brilian.
Seandainya Befa–Natan memimpin Papua Pegunungan, program ini berpotensi menjadi instrumen untuk mengurangi tekanan ekonomi rumah tangga. Akan tetapi, keberhasilannya sangat bergantung pada ketepatan sasaran, ketersediaan anggaran, dasar hukum, dan desain pelaksanaan.
Bantuan tunai semata tidak akan menyelesaikan kemiskinan apabila masyarakat tidak memiliki akses terhadap pasar, sarana produksi, pendidikan, dan pekerjaan.
Oleh karena itu, program kemandirian ekonomi idealnya dikembangkan melalui empat pendekatan.
Pertama, memperkuat pertanian masyarakat. Pemerintah provinsi dapat mendukung kabupaten dalam menyediakan bibit, alat pertanian yang sesuai dengan kondisi geografis, pendampingan petani, serta akses pasar bagi hasil kebun masyarakat.
Kedua, membangun ekonomi kampung. Kelompok usaha masyarakat, koperasi, dan usaha mikro perlu mendapatkan akses permodalan, pelatihan, serta pendampingan pemasaran. Pengembangan usaha harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan potensi ekonomi masing-masing wilayah.
Ketiga, membuka kesempatan kerja bagi generasi muda. Proyek pembangunan jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, sekolah, dan perumahan dapat dirancang agar menyerap tenaga kerja lokal melalui mekanisme yang transparan dan sesuai ketentuan.
Keempat, memperkuat perdagangan antarkabupaten. Produksi pertanian dari satu wilayah dapat dipasarkan ke wilayah lain apabila tersedia jalur transportasi yang memadai dan sistem distribusi yang efisien.
Jika pendekatan tersebut dijalankan secara konsisten, Papua Pegunungan berpeluang mengembangkan ekonomi yang tidak hanya bergantung pada belanja pemerintah, tetapi juga pada kegiatan produktif masyarakat.
Di sinilah gagasan kemandirian menjadi penting: pemerintah bukan menggantikan peran rakyat sebagai pelaku ekonomi, melainkan menyediakan sarana agar rakyat mampu mengembangkan kehidupannya sendiri.
3. Papua Pegunungan Cerdas: Pendidikan sebagai Investasi Masa Depan
Program Papua Pegunungan Cerdas merupakan salah satu gagasan penting pasangan Befa–Natan. Dalam penyampaian visi-misi mereka pada Pilkada 2024, pendidikan menjadi perhatian utama, khususnya persoalan keterbatasan sarana pendidikan, standar pelayanan yang belum memadai, dan hambatan biaya bagi anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan.
Mereka menekankan gagasan bahwa tidak boleh ada anak Papua Pegunungan yang kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan hanya karena keterbatasan biaya.
Seandainya Befa–Natan terpilih, salah satu kebijakan yang berpotensi dikembangkan adalah sistem pendidikan berpola asrama melalui kerja sama pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan lembaga pendidikan, termasuk lembaga keagamaan.
Pendekatan ini dapat menjadi salah satu alternatif untuk anak-anak dari kampung terpencil yang kesulitan menjangkau sekolah setiap hari. Namun, pendidikan berpola asrama harus disertai pengawasan, perlindungan anak, kecukupan gizi, tenaga pendidik, dan jaminan mutu pembelajaran.
Selain itu, pemerintah provinsi dapat memperkuat beasiswa pendidikan tinggi, pendidikan vokasi, pelatihan keterampilan, dan kerja sama dengan perguruan tinggi.
Kebutuhan pendidikan di Papua Pegunungan juga tidak berhenti pada pembangunan gedung sekolah. Sekolah membutuhkan guru yang hadir secara konsisten, bahan ajar, listrik, air bersih, serta lingkungan belajar yang aman. Tentu juga peningkatan SDM guru secara berkelanjutan.
Karena itu, ukuran keberhasilan Papua Pegunungan Cerdas seharusnya bukan hanya jumlah sekolah yang dibangun, melainkan juga meningkatnya kehadiran siswa, kemampuan membaca dan berhitung (literasi), angka kelulusan, serta jumlah lulusan yang berhasil melanjutkan pendidikan atau memperoleh pekerjaan.
Apabila kebijakan ini dilaksanakan dengan baik, manfaatnya dapat melampaui satu periode pemerintahan. Anak-anak yang hari ini memperoleh pendidikan berkualitas akan menjadi tenaga kesehatan, guru, insinyur, birokrat, dan pemimpin masyarakat pada masa mendatang.
4. Papua Pegunungan Sehat: Jangan Biarkan Masyarakat Kehilangan Nyawa karena Keterbatasan Pelayanan
Persoalan kesehatan merupakan tantangan serius bagi wilayah pegunungan. Jarak antarkampung yang jauh, keterbatasan transportasi, distribusi obat yang sulit, serta kurangnya tenaga kesehatan dapat menghambat masyarakat memperoleh pelayanan yang tepat waktu.
Dalam program Pilkada 2024, Befa–Natan menawarkan gagasan Papua Pegunungan Sehat, termasuk penguatan jaminan kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan, dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan, terutama dokter spesialis dari kalangan orang asli Papua.
Seandainya mereka memimpin, kebijakan yang masuk akal adalah membangun sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi dengan pemerintah kabupaten dan program jaminan kesehatan nasional. Teringat jelas adalah program kartu Lanny Jaya sehat yang sempat di gunakan era BY untuk akses layanan kesehatan dengan beberapa RS di Kota Jayapura. Dan tentunya penguatan Kartu Papua Pegunungan Sehat (KPPS).
Pemerintah provinsi juga dapat mengambil peran dalam memperkuat rumah sakit rujukan regional, meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan, membantu pemerataan fasilitas kesehatan, serta mendukung transportasi rujukan bagi pasien dari daerah terpencil.
Perhatian khusus perlu diberikan kepada ibu hamil, bayi, balita, pasien penyakit menular, dan masyarakat yang membutuhkan penanganan darurat.
Di samping itu, beasiswa kedokteran dan pendidikan dokter spesialis bagi putra-putri Papua Pegunungan dapat menjadi investasi jangka panjang. Program tersebut perlu disertai pembinaan akademik, dukungan selama pendidikan, dan perencanaan penempatan tenaga kesehatan yang realistis.
Prinsip dasarnya sederhana: masyarakat tidak boleh kehilangan kesempatan memperoleh pertolongan medis hanya karena tinggal jauh dari pusat pelayanan atau tidak mampu menanggung biaya pengobatan.
Apabila gagasan Papua Pegunungan Sehat diterapkan dengan anggaran yang memadai dan pengawasan yang baik, manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di seluruh delapan kabupaten.
Salah satu program pak BY adalah membuka PKS Pemda Lainnya -UGM dan mengirimkan 10 dokter asli Lanny Jaya untuk mengambil PPDS- spesialis di Universitas Gajah Mada.
5. Infrastruktur Dasar: Menghubungkan Kampung, Pelayanan Publik, dan Pusat Ekonomi
Salah satu persoalan mendasar Papua Pegunungan adalah keterisolasian wilayah.
Kondisi geografis pegunungan membuat pembangunan jalan, jembatan, jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih, dan fasilitas publik memerlukan perencanaan serta biaya yang tidak sedikit. Pada sejumlah wilayah, transportasi udara masih memegang peranan penting untuk mengangkut orang dan barang.
Dalam program Befa–Natan pada Pilkada 2024, percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan aksesibilitas wilayah ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperkuat daya saing ekonomi daerah.
Seandainya Befa menjadi gubernur, pengalaman pemerintahan kabupaten yang pernah dijalaninya berpotensi membantu dalam menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Akan tetapi, infrastruktur yang dibutuhkan Papua Pegunungan tidak dapat dibatasi pada proyek besar atau bangunan monumental.
Ada beberapa prioritas yang seharusnya menjadi perhatian.
Pertama, membuka dan memelihara konektivitas antarkampung. Jalan dan jembatan yang dapat digunakan secara konsisten akan membantu masyarakat menjangkau pasar, sekolah, puskesmas, dan pusat pemerintahan. Pemeliharaan perlu menjadi bagian dari perencanaan sejak awal.
Kedua, memperkuat transportasi untuk pelayanan dasar. Wilayah yang belum dapat dijangkau melalui jalan darat memerlukan sistem transportasi yang sesuai dengan kondisi geografisnya, termasuk dukungan bagi pelayanan kesehatan dan distribusi kebutuhan pokok.
Ketiga, memperluas akses listrik dan telekomunikasi. Ketersediaan energi dan jaringan komunikasi dapat mendukung pendidikan, pelayanan kesehatan, administrasi pemerintahan, dan kegiatan ekonomi masyarakat.
Keempat, menyediakan air bersih dan sanitasi. Infrastruktur dasar seperti ini memiliki hubungan langsung dengan kesehatan masyarakat dan kualitas hidup keluarga.
Kelima, memastikan pemerataan pembangunan. Kabupaten yang relatif mudah dijangkau tidak boleh terus-menerus menjadi pusat konsentrasi anggaran, sementara wilayah yang lebih terpencil tertinggal.
Dalam skenario pemerintahan Befa–Natan, keberhasilan pembangunan infrastruktur akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah provinsi mengoordinasikan perencanaan dengan delapan pemerintah kabupaten, pemerintah pusat, dan kementerian terkait.
Transparansi pengadaan, pengawasan mutu pekerjaan, serta keterlibatan masyarakat perlu diperkuat agar anggaran benar-benar menghasilkan infrastruktur yang berfungsi.
Sebab, jalan yang dibangun tetapi cepat rusak, jembatan yang tidak dapat digunakan, atau fasilitas kesehatan tanpa tenaga medis tidak akan menyelesaikan persoalan masyarakat.
Pembangunan harus dinilai dari manfaatnya, bukan semata-mata dari nilai kontrak dan banyaknya proyek.
6. Keamanan Wilayah: Apakah Papua Pegunungan Akan Lebih Aman di Era Befa–Natan?
Inilah salah satu pertanyaan paling penting dalam membayangkan pemerintahan alternatif Papua Pegunungan periode 2024–2029.
Keamanan bukan hanya urusan aparat. Bagi masyarakat, keamanan berarti dapat pergi ke kebun tanpa ketakutan, bersekolah tanpa terganggu konflik, menjalankan aktivitas ekonomi, mengunjungi keluarga, dan memperoleh pelayanan publik tanpa ancaman kekerasan.
Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah wilayah Papua Pegunungan menghadapi persoalan keamanan yang kompleks, mulai dari konflik bersenjata di wilayah tertentu hingga konflik sosial antarkelompok masyarakat.
Di sejumlah lokasi, kekerasan telah menimbulkan korban jiwa, pengungsian, kerusakan rumah, terganggunya pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta terhambatnya kegiatan ekonomi.
Konflik-konflik tersebut tidak dapat disederhanakan sebagai satu persoalan yang memiliki penyebab tunggal. Konflik sosial antarkelompok masyarakat, perselisihan antarkampung, kekerasan yang berkaitan dengan konflik bersenjata, dan persoalan kriminalitas membutuhkan pendekatan penanganan yang berbeda.
Dalam program Pilkada 2024, Befa–Natan menempatkan terciptanya iklim yang kondusif bagi keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai bagian dari agenda pembangunan.
Seandainya mereka memimpin, terdapat sejumlah pendekatan yang berpotensi dikembangkan.
- Menghidupkan kembali mekanisme penyelesaian konflik berbasis adat
Masyarakat Papua Pegunungan memiliki struktur sosial, tokoh adat, dan mekanisme penyelesaian perselisihan yang berbeda-beda. Dalam konflik sosial antarkelompok, pemerintah provinsi dapat memfasilitasi pertemuan para pihak, tokoh adat, pemimpin gereja, perempuan, pemuda, dan pemerintah kabupaten.
Pendekatan ini perlu diarahkan pada penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, pemulihan hubungan antarkelompok, dan penyelesaian akar persoalan.
Mekanisme adat dapat membantu membangun perdamaian, tetapi harus tetap menghormati hukum yang berlaku dan hak korban. Penyelesaian adat tidak boleh digunakan untuk membenarkan kekerasan atau menghilangkan hak seseorang memperoleh keadilan.
- Membangun koordinasi keamanan lintas kabupaten
Konflik yang terjadi di satu wilayah dapat menimbulkan dampak bagi wilayah lain melalui perpindahan penduduk, penutupan jalur transportasi, dan terganggunya kegiatan ekonomi.
Karena itu, gubernur memiliki peran penting dalam mempertemukan pemerintah kabupaten, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan lembaga kemanusiaan untuk membangun sistem koordinasi yang lebih baik.
Koordinasi tersebut dapat mencakup pemetaan wilayah rawan, mekanisme peringatan dini, jalur komunikasi antartokoh, kesiapan evakuasi, dan pemulihan pelayanan publik.
Namun, pemerintah provinsi tidak menggantikan kewenangan operasional kepolisian maupun TNI. Perannya terutama dalam koordinasi pemerintahan, perlindungan masyarakat sesuai kewenangannya, fasilitasi dialog, dan memastikan kebutuhan warga terdampak mendapatkan perhatian.
- Mengutamakan perlindungan warga sipil
Dalam setiap situasi keamanan, warga sipil harus menjadi perhatian utama.
Pemerintah perlu memastikan tersedianya bantuan pangan, tempat tinggal sementara, pelayanan kesehatan, pendidikan darurat, serta dukungan bagi keluarga yang kehilangan anggota keluarga atau rumah.
Pendataan pengungsi juga penting agar bantuan diberikan secara tepat sasaran dan tidak terputus setelah perhatian publik mereda.
Kebijakan yang berorientasi pada perlindungan masyarakat akan membantu membangun kepercayaan warga terhadap pemerintah.
- Menghubungkan perdamaian dengan kesempatan ekonomi
Konflik dan kemiskinan tidak memiliki hubungan sebab-akibat yang sederhana. Namun, kekerasan dapat menghancurkan kegiatan ekonomi, sementara keterbatasan kesempatan kerja dan pelayanan publik dapat memperberat persoalan sosial yang sudah ada.
Oleh sebab itu, upaya menciptakan keamanan harus berjalan bersama pembangunan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi masyarakat.
Generasi muda perlu memperoleh kesempatan untuk belajar, bekerja, dan membangun masa depan. Pemerintah juga perlu mendukung kegiatan produktif yang mempertemukan masyarakat lintas kelompok.
- Menjadikan keberhasilan keamanan sebagai indikator pemerintahan
Jika Befa–Natan memimpin, keberhasilan keamanan seharusnya diukur melalui indikator yang dapat diperiksa masyarakat, seperti berkurangnya korban kekerasan, menurunnya jumlah warga yang mengungsi akibat konflik, pulihnya sekolah dan fasilitas kesehatan, membaiknya akses transportasi, serta meningkatnya penyelesaian kasus melalui mekanisme yang sah.
Pemerintah juga perlu menyampaikan informasi secara berkala agar masyarakat dapat menilai perkembangan situasi berdasarkan data, bukan sekadar pernyataan politik.
Dengan demikian, pertanyaan apakah Papua Pegunungan akan lebih aman di era Befa–Natan tidak dapat dijawab dengan kepastian bahwa konflik pasti berakhir. Yang dapat dianalisis adalah apakah pendekatan pemerintahan yang mereka tawarkan berpotensi membangun koordinasi, pencegahan konflik, perlindungan warga, dan penyelesaian persoalan secara lebih efektif.
7. Membandingkan Kemungkinan Era Befa–Natan dengan Pemerintahan yang Berjalan
Untuk menilai kemungkinan tersebut, kita perlu membedakan antara harapan politik, kebijakan yang benar-benar dilaksanakan, dan hasil yang dapat dibuktikan.
Pasangan John Tabo–Ones Pahabol memenangkan Pilkada 2024 dengan visi Papua Pegunungan BERSINAR: Berdaya Saing, Religius, Sinergis, Inovatif, Nyaman, Aman, dan Raharja.
Sementara itu, Befa–Natan menawarkan kerangka Papua Pegunungan Mandiri, Cerdas, dan Sehat (MCS).
Kedua pasangan sama-sama menempatkan pembangunan, pelayanan publik, dan keamanan sebagai bagian penting dari agenda pemerintahan. Perbedaannya perlu dinilai berdasarkan desain program, prioritas anggaran, kemampuan pelaksanaan, dan hasil yang dicapai.
Dalam membayangkan pemerintahan Befa–Natan, ada tiga kemungkinan arah yang patut dipertimbangkan.
Pertama, pemerintahan yang lebih berorientasi pada kebutuhan rumah tangga. Penekanan pada kemandirian ekonomi dan gagasan dukungan ekonomi keluarga berpotensi menjadikan persoalan pendapatan, pangan, dan kesempatan kerja sebagai perhatian utama.
Kedua, penguatan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Jika program pendidikan dan jaminan kesehatan memperoleh dukungan anggaran serta koordinasi yang memadai, masyarakat dapat merasakan manfaat melalui peningkatan akses layanan dasar.
Ketiga, penekanan pada koordinasi dan pencegahan konflik. Pengalaman Befa memimpin kabupaten dan keterlibatan Natan dalam penyusunan gagasan pendidikan dapat menjadi modal politik dan administratif. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada kemampuan membentuk tim yang kompeten, membangun hubungan dengan para pemangku kepentingan, dan menjalankan kebijakan secara konsisten.
Apakah semua itu akan menghasilkan keadaan yang lebih baik daripada pemerintahan saat ini? Jawabannya tidak dapat ditentukan hanya melalui perbandingan visi-misi.
Penilaian yang adil membutuhkan data tentang kondisi keamanan, anggaran pembangunan, kualitas pelayanan, kondisi pengungsi, dan perkembangan ekonomi selama periode yang dibandingkan.
Dengan demikian, kritik terhadap pemerintahan yang berjalan seharusnya didukung bukti, sedangkan penilaian terhadap pemerintahan alternatif harus mengakui bahwa sebagian hasilnya masih berupa kemungkinan.
8. Tantangan Terbesar: Kepemimpinan Tidak Cukup Mengandalkan Figur
Sekalipun Befa Yigibalom memiliki pengalaman dua periode sebagai bupati, dan Natan Pahabol membawa gagasan mengenai pendidikan serta pembangunan sumber daya manusia, pemerintahan provinsi tetap menghadapi tantangan besar.
Pertama, anggaran harus dibagi secara adil di antara delapan kabupaten dengan kebutuhan yang berbeda-beda.
Kedua, program bantuan ekonomi harus memiliki dasar hukum, sumber pembiayaan yang jelas, serta mekanisme evaluasi.
Ketiga, pembangunan infrastruktur harus memperhatikan kondisi geografis, lingkungan, dan biaya pemeliharaan.
Keempat, pelayanan pendidikan dan kesehatan memerlukan tenaga profesional, bukan hanya pembangunan gedung.
Kelima, penanganan konflik membutuhkan kepercayaan masyarakat dan koordinasi lintas lembaga yang tidak dapat dibangun dalam waktu singkat.
Keenam, pemerintah harus mampu menjaga transparansi pengadaan, mencegah penyalahgunaan anggaran, dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengawasi pembangunan.
Karena itu, seandainya Befa–Natan terpilih, keberhasilan mereka tidak semestinya diukur berdasarkan popularitas politik atau banyaknya janji yang disampaikan selama kampanye.
Ukuran yang lebih penting adalah apakah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik, apakah pelayanan publik semakin mudah dijangkau, apakah kesempatan ekonomi bertambah, dan apakah masyarakat dapat hidup dengan rasa aman.
B. Penutup: Mengukur Kepemimpinan dari Kehidupan Rakyat
Seandainya Befa Yigibalom dan Natan Pahabol memimpin Papua Pegunungan pada periode 2024–2029, mereka memiliki peluang untuk mengembangkan pendekatan pembangunan yang menitikberatkan pada kemandirian ekonomi keluarga, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan stabilitas wilayah serta tentunya penghormatan berbasis wilayah adat dan suku-suku di Papua Pegunungan.
Pengalaman Befa sebagai Bupati Lanny Jaya selama dua periode berpotensi menjadi modal untuk memahami persoalan masyarakat pegunungan.
Sementara itu, gagasan Papua Pegunungan Mandiri, Cerdas, dan Sehat memberikan kerangka untuk menghubungkan kebutuhan ekonomi keluarga dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dalam bidang infrastruktur, keberhasilan akan ditentukan oleh kemampuan membuka akses wilayah terpencil, memperbaiki transportasi, menyediakan fasilitas dasar, dan memastikan pemerataan pembangunan.
Dalam bidang keamanan, peluang perbaikan terletak pada penguatan pencegahan konflik, dialog lintas kelompok, koordinasi antarkabupaten, perlindungan warga sipil, serta pemulihan kehidupan masyarakat terdampak kekerasan.
Namun, semua kemungkinan tersebut tetap bergantung pada kualitas pelaksanaan kebijakan, kemampuan fiskal, dukungan pemerintah pusat, kerja sama pemerintah kabupaten, dan dinamika keamanan yang berada di luar kendali gubernur semata.
Pada akhirnya, persoalan terpenting bukan sekadar siapa yang menjadi gubernur, melainkan bagaimana kekuasaan digunakan untuk menjawab penderitaan masyarakat.
Papua Pegunungan membutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya mampu membangun gedung pemerintahan, tetapi juga membuka jalan menuju kampung-kampung terpencil; tidak hanya menyampaikan program pendidikan, tetapi memastikan anak-anak dapat belajar; tidak hanya mengumumkan jaminan kesehatan, tetapi menghadirkan pelayanan medis; dan tidak hanya berbicara tentang keamanan, tetapi melindungi masyarakat dari dampak konflik.
Sebab, keberhasilan seorang pemimpin tidak terutama diukur dari besarnya kekuasaan yang dimiliki, melainkan dari seberapa jauh rakyat dapat hidup lebih sehat, lebih cerdas, lebih mandiri, lebih adil dan lebih aman di atas negeri leluhur mereka sendiri.
Itulah ukuran yang seharusnya digunakan untuk menilai Befa Yigibalom, Natan Pahabol, maupun siapa pun yang dipercaya memimpin Papua Pegunungan (blg).
