masalah-masalah yang kami catat dan dilakukan secara sadar oleh Pejabat Bupati Tolikara, . Marthen Kogoya,.SH.M.AP1. Mengeluarkan Nota Dinas untuk Pergantian Jabatan tanpa adanya Pertimbangan Tim Baperjakat;
2. Secara sepihak (Pj. dan Sekertaris Bappeda) melakukan pembagi Pagu Dana Per OPD tanpa melalui mekanisme Pembahsan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
Kejadiannya : [a]. APBD Perubahan (Nopember) Tahun 2022, [b]. APBD Induk (Januari) Tahun 2023, [c]. APBD Perubahan (September 2023), [d]. APBD Induk (Januari) 2024.
3. Menunjukan Penunjukan Langsung seluruh Paket Kegiatan, yakni [a] Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan; [b] Pekerjaan Pembangunan Perumahan Rakyat; [b]Pekerjaan Pembanguban Rumah Tokoh Masyarakat; [c]Pekerjaan Pembangunan Pagar; [d] Pekerjaan Pembangunan Sekolah dan Laboratorum; [e]Pekerjaan Pembangunan Toilet; [f]Pekerjaan Pembangunan Puskesmas; [g] Pekerjaan Pembangunan Listrik (PLN); Dan [i]Pengadaan Lainnya.
4. Pekerjaan Fisik semua diberikan (menunjuk) Keluarganya (Istrinya, Kaka2 dan adik2nya serta Iparnya).
5. Pasal Pimpinan Anggarannya di tempat sangat besar melebihi, Pagu Anggaran Bupati Devinitif sebelumnya. Rata2 Mencapai angka hampir 30 Milyar.
6. Pj. Tolikara terlibat langsung dalam proses Pileg 2024 memenangkan partai yaitu Golkar.
7. Memotong Dana Desa Tahun 2023 dan Tahun 2024. Rata2 yang di Potong 40 Juta Rupiah Per Desa.
Jumlah Desa 541 Desa. Kepala DPMK diarahkan untuk melakukan pemotongan Dana Desa. Diperkirakan jumlah Dana yang telah di potong adalah Rp. 21.640.000.000 _*(dua puluh satu milyar enam ratus empat puluh juta rupiah).
8. Terjadi Kolusi dan Nepotisme dalam pengangkatan K2 Kabupaten Tolikara. Honorer yang di SKkan disetiap OPD tidak direkrut dalam Formasi K2. Akibat dari itu RSUD Karubaga (pelayanan kesehatan jadi lumpuh) dan sejumlah OPD di Palang Honorer. Kejadiannya tgl 28 Agustus 2024.
9. Ikut terlibat mendukung salah satu Kandidat dalam pesta demokrasi Kabupaten Tolikara yang di usung Partai Demokrat dan koalisinya.
10. Kasusnya Pj. Bupati ketika sebagai Sekwan Tolikara ada temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua Tahun 2017 sedang dalam Proses Pemeruksaan Aparat Penegak Hukum (APH) yaitu Polda Papua dan Kejaksaan Tinggi Papua.
Dan beberapa waktu lalu di Kantor KPK dan BPKP telah dilakukan Demo dengan tuntutan Penangkapan.
11. Kasus Pemondokan Mahasiswa Tolikara di seluruh Indonesia.
Boleh jadi catatan
[Tandas.tolitvnews]*
