Masalahnya bukan pada substansi Judol semata,Masalahnya adalah ketimpangan nurani, kegagalan prioritas, dan kebutaan politik seorang senator terhadap jeritan rakyatnya sendiri.
Yahukimo Terbakar Sunyi, Senator Berpidato Kosong
Di saat Yahukimo tanah asal, tanah suara, tanah legitimasi politik Sopater Sam sedang mengalami demiliterisasi dan pendekatan keamanan secara masif, rakyatnya hidup dalam ketakutan kolektif.
Masyarakat mengungsi ke kota.
Ruang gerak warga dibatasi.
Kampung-kampung sepi,
Anak-anak kehilangan sekolah.
Perempuan hidup dalam trauma.
Namun di Senayan, senator mereka justru sibuk mengomentari urusan Kementerian Komunikasi dan Informatika seolah-olah itulah mandat utama yang diberikan rakyat Papua Pegunungan kepadanya.
Pertanyaannya sederhana namun tajam:
Apakah Senator Sopater Sam ikut menyetujui pendudukan militer dan pendekatan keamanan yang menekan rakyat Yahukimo?
Jika tidak, mengapa ia bungkam?
Jika ya, mengapa ia tidak jujur kepada rakyatnya sendiri?
Diamnya senator di hadapan penderitaan rakyatnya adalah bentuk persetujuan paling pengecut.
Salah Alamat, Salah Fungsi, Salah Kaprah
Secara konstitusional dan yuridis, anggota DPD RI (senator) bukanlah “komentator bebas” atas seluruh urusan negara. UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) secara tegas mengatur tugas pokok dan kewenangan DPD, antara lain:
1. Mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan langsung dengan:
Otonomi daerah
Hubungan pusat dan daerah
Pemekaran daerah
Pengelolaan sumber daya alam
Perimbangan keuangan pusat dan daerah
2. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang berdampak langsung pada daerah.
3. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat daerah serta memperjuangkannya di tingkat nasional.
4. Menjaga etika, martabat, dan kehormatan lembaga perwakilan daerah, sebagaimana diatur dalam Kode Etik DPD RI.
Dari daftar ini, satu pertanyaan tak terhindarkan muncul:
Di mana Yahukimo dalam pidato Sopater Sam?
Di mana Papua Pegunungan?
Di mana rakyat yang memberinya suara?
Tidak ada.
Yang ada hanyalah ocehan salah alamat, asal bunyi, dan pamer kehadiran kosong makna di lembaga terhormat.
Senator yang Gagal Memahami Dirinya Sendiri
Sikap Sopater Sam bukan sekadar keliru ia memalukan,
Bukan sekadar salah fokus—ia melukai martabat rakyat Yahukimo.
Bukan sekadar tidak peka ia menunjukkan ketidakmampuan struktural sebagai wakil daerah.
Rakyat Papua Pegunungan, delapan kabupaten yang berharap pada suara representasi di Senayan, kini merasa dikhianati.
Mereka tidak mengirim Sopater Sam ke Jakarta untuk menjadi penonton isu nasional, apalagi ikut campur urusan kementerian teknis yang bukan wilayah kewenangannya.
Mereka mengirimnya untuk berteriak ketika rakyatnya diinjak, bukan berdebat ketika rakyatnya dibungkam.
Kedunguan Politik yang Menyakiti Rakyat
Apa yang dipertontonkan Sopater Sam adalah kedunguan politik ketidakdewasaan dalam membaca mandat, ketidakmampuan memahami tupoksi, dan ketidakcakapan membedakan mana yang urgen bagi daerah dan mana yang sekadar panggung nasional.
Lebih menyakitkan lagi, semua ini terjadi atas nama masyarakat Yahukimo masyarakat yang telah memberikan hak suara, harapan, dan kepercayaan kepada orang yang ternyata tidak siap secara intelektual maupun moral untuk memikul beban representasi.
Penutup: Luka yang Tidak Mudah Sembuh
Hari ini, masyarakat Yahukimo sakit hati.
Bukan karena perbedaan pendapat,
melainkan karena diabaikan oleh wakilnya sendiri.
Jika seorang senator tidak mampu memahami tugasnya, tidak berani membela rakyatnya, dan tidak tahu kapan harus bersuara serta kapan harus fokus, maka ia bukan sekadar gagal sebagai pejabat ia gagal sebagai wakil rakyat.
Senator Sopater Sam telah melukai perasaan hati masyarakat Papua Pegunungan.
Dan luka ini tidak akan sembuh hanya dengan pidato
melainkan dengan pertanggungjawaban politik yang jujur, atau pengunduran diri yang bermartabat.
viral DPRI wakil rakyat
