Menyalahkan orang Lani atau Kabupaten Lanny Jaya secara sepihak adalah bentuk penyederhanaan yang mengabaikan fakta bahwa setiap konflik memiliki sebab dan akibat yang kompleks.
Dalam budaya orang Lani, solidaritas adalah bagian dari identitas dan martabat. Mereka dikenal hidup dalam ikatan kolektif yang kuat: bekerja kebun bersama, memasak bersama, makan bersama, bahkan berperang bersama.
Dalam bahasa Lani ada ungkapan “ambime kani naok” yang berarti “mati di tungku api yang sama” sebuah metafora tentang kesetiaan dan keberanian menjaga sesama.
Karena itu, ketika saudara, istri, atau anggota klan mengalami sesuatu, reaksi mereka bukan hal yang mengherankan; itu bentuk budaya yang sudah terbentuk jauh sebelum negara hadir.
Kebiasaan ini tampak pula dalam tradisi bakar batu. Ketika orang Lani memasak, semua harus makan.
Mereka tidak pernah mendahulukan diri sendiri, tetapi bertanya apakah orang lain sudah kenyang.
Sikap sosial yang demikian memperlihatkan bahwa mereka mengutamakan kebersamaan dibanding ego pribadi.
Selain itu, jumlah populasi orang Lani besar dan tersebar di beberapa kabupaten, sehingga tidak semua peristiwa dapat digeneralisasi sebagai “kesalahan orang Lani.” Suku-suku lain perlu memahami konteks ini agar tidak terjadi stigma.
Orang Lani juga bukan tipe yang bertindak sembarangan; mereka memiliki budaya martabat tinggi dan selalu mencari sebab dan akibat sebelum mengambil keputusan.
Perang pada masa lalu biasanya terjadi karena urusan perempuan, kehormatan, atau dendam adat.
Namun sejak Injil masuk, sistem perang adat banyak berkurang. Justru setelah kehadiran sistem politik modern, konflik berubah bentuk:
muncul karena perebutan kepala desa, bupati, DPR, jabatan, aliran proyek, serta praktik money politics.
Sistem politik Indonesia yang dipaksakan tanpa memahami struktur sosial budaya masyarakat Pegunungan telah mengganggu tatanan adat dan memunculkan pola konflik baru yang tidak dikenal dalam sistem adat tradisional.
Karena itu, menilai konflik saat ini tanpa melihat perubahan sosial dan politik adalah keliru. Pemerintah provinsi dan kabupaten memiliki tanggung jawab untuk membuat Perda, melakukan mediasi struktural, mengumpulkan semua faktor penyebab, serta menetapkan mekanisme pencegahan agar perang tidak menjadi siklus berulang. Ini adalah tugas negara, bukan beban adat semata.
Dalam kesimpulannya, konflik tidak pernah tumbuh sendirian, dan tidak boleh dibebankan pada satu suku.
Yang dibutuhkan adalah pemahaman lintas adat, lintas kabupaten, dan lintas sejarah agar Papua Pegunungan tidak lagi menjadi ladang kesalahpahaman, tetapi ruang damai bagi semua.
Suku Lani Bersaudara Bangsa Lani Lani Hebat Lani Berdaulat Lani Cerdas Lani Berbudaya Lani Papua Pegunungan Lani Bersatu Generasi Lani Kekuatan Lani Lani Bangkit Identitas Lani Spirit Lani Kami Lani Lani Untuk Damai Lani Jaga Tanah Lani Jaga Budaya Lani Jaga Martabat Lani Solid. "*
