Permintaan tersebut disampaikan menyusul kondisi Kantor Bupati yang dipalang oleh sejumlah ASN yang menuntut penyelesaian hak-hak mereka, seperti pembayaran insentif dan kewajiban lainnya yang belum terealisasi.
Menurut Wakil Bupati, pada pekan lalu para ASN telah melakukan aksi penyampaian aspirasi di Kantor Bupati dan diterima langsung oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, serta jajaran pemerintah daerah.
Dalam pertemuan itu, pemerintah daerah berjanji akan segera menyelesaikan tuntutan ASN pada minggu berjalan. Namun hingga Senin (27/4/2026), realisasi penyelesaian tersebut dinilai belum berjalan maksimal.
“Kondisi ini harus segera diselesaikan agar tidak mengganggu pelayanan masyarakat dan aktivitas pemerintahan,” ujar Itaman Thago.
Ia menilai, salah satu persoalan utama saat ini adalah belum adanya pembagian tugas dan kewenangan yang jelas ketika pimpinan daerah berada di luar daerah, Akibatnya, sejumlah persoalan di daerah tidak dapat ditangani secara cepat.
“Saya berada di tempat, tetapi jika tidak diberikan kewenangan atau pembagian tugas, tentu saya tidak bisa mengambil langkah maksimal. Karena itu perlu ada pembagian porsi kerja yang jelas,” tegasnya.
Selain itu, Wakil Bupati juga menyoroti minimnya kehadiran ASN di kantor pada hari kerja.
Ia menyebut kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius dan bahan evaluasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah.
Menurutnya, pembagian kewenangan yang terstruktur antara Bupati dan Wakil Bupati sangat penting agar pelayanan publik tetap berjalan, aspirasi masyarakat dapat ditangani, serta persoalan internal pemerintahan bisa segera diselesaikan.
Di akhir keterangannya, Itaman Thago berharap Bupati segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kerja pemerintahan, termasuk pembagian kewenangan, demi mewujudkan pemerintahan yang efektif, solid, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Mamberamo Tengah.
๐ Mamberamo Tengah
๐
Senin, 27 April 2026
